YAYASAN PANGUDI LUHUR CABANG JAKARTA
Yayasan Pangudi Luhur Jakarta - Jl. Haji Nawi 21 Jakarta Selatan 12420 Indonesia  Telp.(021) 75906565 Fax.(021) 7662332
Minggu, 24 Pebruari 2019  - 3 User Online  
BERANDABUKU TAMUHUBUNGI KAMI 


07.06.2007 11:26:43 1079x dibaca.
ARTIKEL
SERTIFIKASI PERLU ATAU TIDAK?

Sumber: Sinar Harapan

Di atas lembar jadwal kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Guru dan Dosen, pengesahan RUU itu akan dilakukan sebelum tahun 2005 berakhir. Tetapi hingga kini, perdebatan tentang sejumlah pasal dalam RUU itu belum lagi mencapai titik temu. Di antaranya, soal sertifikasi guru dan dosen. Di satu pihak, pemerintah menginginkan adanya standarisasi kompetensi dosen dan guru, yang dilakukan melalui sertifikasi oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk. Di pihak lain, rencana sertifikasi itu mendatangkan banyak kritik, terutama dari kalangan dosen.


Di lihat dari sudut pandang pemerintah, sertifikasi dipandang sebagai bukti formal, pengakuan terhadap kompetensi seorang guru atau dosen dalam menjalankan tugasnya. Sertifikasi dipandang perlu, menilik selama ini banyak keluhan tentang guru atau dosen yang ternyata berkompetensi kurang. Data Depdiknas tahun 2001 menyebutkan, lebih dari separuh guru yang dimiliki Indonesia belum memenuhi kualifikasi mengajar, baik dari segi ilmu atau ketrampilan.


Selain itu, sertifikasi juga dianggap cara terbaik untuk menepis anggapan umum bahwa guru adalah profesi “buangan,” yang terpaksa dijalani ketika seseorang tidak bisa menemukan pekerjaan yang “lebih baik”. Hal itu terjadi pada tahun 1998, dimana sekolah-sekolah swasta kebanjiran surat lamaran menjadi guru dari para eks karyawan bank yang kehilangan pekerjaan akibat krisis. Dengan diberlakukannya ketentuan sertifikasi, hal serupa diharapkan bisa dihindari. Guru haruslah seseorang yang memang memiliki kemampuan mengajar, sudah lolos uji kompetensi profesi, dan memiliki sertifikat profesi.


Di lain pihak, banyak pihak tidak menyetujui rencana sertifikasi itu. Tokoh pendidikan Prof Dr Winarno Surakhmad mengatakan, sertifikasi guru jangan dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk meningkatkan kualitas guru. Tanpa upaya untuk merubah suasana lingkungan kerja guru yang birokratis dan cenderung mempersulit guru mengembangkan kompetensinya secara maksimal, perubahan kualitas guru sulit diharapkan, ujarnya. Apalagi, berbeda dengan dokter dan pengacara yang relatif lebih mandiri, seorang guru –seprofesional apapun- sangat tergantung pada institusi pendidikan dimana ia bekerja.


Senada dengan Winarno, Ketua Forum Guru Honorer Indonesia (FGHI) Supriyono mengatakan, sertifikasi guru belum tentu benar-benar menjamin profesionalitas guru. “Apakah, sertifikasi itu benar-benar akan melahirkan guru yang profesional? Jangan sampai hanya menjadi formalitas di atas kertas, atau bahkan melahirkan peluang kolusi dan korupsi baru,” katanya ketika dihubungi SH, Sabtu (19/11).


Jika kalangan guru meragukan apakah sertifikasi itu benar-benar akan menjamin profesionalitas guru, kalangan dosen perguruan tinggi bahkan sudah menolak rencana sertifikasi dosen secara tegas. Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Djoko Santoso mengatakan, usulan sertifikasi dosen oleh pemerintah itu justru bertentangan dengan sifat otonom dan kemandirian perguruan tinggi yang belakangan mulai dirintis. Menurutnya, perguruan tinggi berhak sepenuhnya secara otonom merekrut dosen dengan keahlian tertentu, sesuai kebutuhan pengembangan keilmuan di perguruan tinggi terkait. Karena itu, kompeten atau tidaknya seorang dosen seharusnya ditentukan oleh perguruan tinggi, bukan oleh LPTK tertentu sebagaimana tercantum dalam RUU.


Menanggapi keberatan kalangan dosen tersebut, anggota Panja RUU Guru dan Dosen dari DPR, Anwar Arifin mengatakan bahwa realita yang ada selama ini menunjukkan bahwa tidak semua dosen terbukti memiliki kompetensi layak untuk mengajar. Hal itu terutama terjadi di perguruan-perguruan tinggi swasta.


“Kalau di PTN saya kira memang tidak ada masalah. Tapi kalau di PTS, ada banyak masalah, karena bisa saja seorang ketua yayasan, mengangkat anaknya, keponakannya atau keluarganya menjadi pendidik, padahal mereka tidak memiliki kompetensi,” ujarnya.


Karena itu, lanjut Arifin, diberlakukan atau tidaknya sertifikasi untuk guru dan dosen akan ditentukan dalam pembahasan akhir RUU Guru dan Dosen yang akan berlangsung di DPR dalam waktu dekat. “Kita akan lihat apakah usul teman-teman (tentang sertifikasi dosen) itu sepantasnya masuk dalam UU atau tidak,” tambahnya.





KOMENTAR
Belum ada komentar, silakan mengisi komentar melalui form berikut :


Nama
Email
Homepage
Komentar
Kode Verifikasi kode
 



^:^ : IP 18.212.222.217 : 2 ms   
YAYASAN PANGUDI LUHUR CABANG JAKARTA
 © 2019  http://jakarta.pangudiluhur.org/